Sipadan-Ligitan diputuskan Mahkamah Internasional masuk Malaysia di era Presiden Megawati
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri berbicara keras mengenai dugaan pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia pada Rabu lalu. Belakangan, komentar Megawati mengundang fakta lama soal lepasnya Sipadan-Ligitan ke tangan Malaysia di masa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjadi Presiden.
Hari ini Megawati kembali berbicara mengenai perbatasan. Dia juga menyempatkan diri menjelaskan lepasnya Sipadan-Ligitan ke tangan Malaysia di masa pemerintahannya.
"Saya ingat bahwa ada yang mengatakan itu kesalahan pemerintahan Ibu Megawati," kata Mega. "Tapi kronologinya tidak dijelaskan bahwa sebenarnya saya waktu itu sudah menerima persoalan (yang) sudah masuk pada zaman Pak Harto ke Mahkamah Internasional," katanya di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011.
Jadi, kata Mega, saat dia jadi Presiden, persoalan itu
sudah di tangan Mahkamah Internasional. Mahkamah telah masuk tahap pembuktian-pembuktian.Mega menyatakan, persoalan perbatasan ini harus diselesaikan. Apalagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar harus memperjelas batas-batas wilayahnya.
"Kita pernah punya yang namanya Deklarasi Juanda yang dengan susah payah diakui di PBB karena memang yang punya wilayah seperti kita ya hanya kita ini," kata Megawati. "Nah, sekarang itu jangan hanya kita jadikan modal, kita harus "bertempur" menggunakan hal-hal seperti itu," kata Mega menyebut deklarasi terkait negara kepulauan itu.
